Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan 

 

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era 

sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, 

menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya.

2. Kompetensi Yang Diharapkan Dari Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wawasan 

kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan 

perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi 

tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

b. Kemampuan Warga Negara. 

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan 

wawasan dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta 

ketahanan nasional dalam diri mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara 

Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh 

keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping 

derajad penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajarinya. 

 

c. Menumbuhkan Wawasan warga Negara. 

Setiap warga negara Republik Indonesia, harus mengusai ilmu npengetahuan, 

teknologi dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab pendidikan 

kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal 

persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela 

negara dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, 

wawasan nusantara dan ketahanan nasional. 

d. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi luhur, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggungjawab dan 

produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus 

menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan 

semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa 

dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan. 

e. Kompetensi Yang Diharapkan.

 

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa 

ranggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu 

melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental 

yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai 

dengan perilaku yang : 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan menghayati 

nilai-nilai falsafah bangsa. 

2. Berbudi pekerti yang luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

3. Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. 

4. Bersifat professional yang dijiwai kesadaran bela negara. 

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk 

kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. 

3. Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara 

 

a. Konsep Demokrasi. 

Pengertian Bangsa.Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat 

bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.Bangsa adalah kumpulan 

manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu 

di muka buni (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, H-89). 

Bangsa bukan karena satu jenis keturunan, suku, marga, agama, 

daerah asal, bahasa atau teradisi (Bung Hatta). 

Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang 

mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu 

bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, Nusantara Indonesia.

b. Pengertian Negara. 

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok 

manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui 

adanyasatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan 

sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. 

c. Teori Terbentuknya Negara.

 

Berbagai teori tentang asal mula dan kejadian negara antara lain adalah : 

1. Teori Hukum Alam, pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles. 

 Teori ini mengatakan bahwa kondisi alam yang menghasilkan manusia 

kemudian berkembang membentuk negara. 

2. Teori Ketuhanan, berasal dari agama Islam dan Kristen yang meyakini 

segala sesuatunya adalah ciptaan Tuhan. 

3. Teori Perjanjian, oleh Thomas Hobbes. 

Teori ini mengatakan bahwa manusia mengalami kondisi alam dan timbul 

kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah caca-caranya. 

Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan 

persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama

d. Proses Terbentuknya Negara Zaman Modern.

 

Proses tersebut dapat berupa penaklukan, perebutan (fusi), pemisahan 

diri dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada 

pemerintahan sebelumnya. 

 

e. Unsur Negara. 

1. Bersifat Konstitutif, ini berarti bahwa dalam negara tersebut 

terdapat wilayah yang meliputi udara, darat dan perairan. Rakyat 

atau masyarakat dan Pemerintahan yang berdaulat. 

2. Bersifat Deklaratif, sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, 

undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara “de 

yure” maupun “de facto”, dan masuknya negara dalam 

perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB. 

 

f. Bentuk Negara. 

 Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan 

negara serikat (federation). 

4. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia

NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban 

terhadap negara terhadap waerga negaranya, hak dan kewajiban warga 

negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warga 

negaranya pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan 

lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta turut serta 

melindungi hak asasinya sebagai manusia secara individual (HAM) 

berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika 

moral dan budaya yang berlaku di Indonesia serta sistem kenegaraan yang 

digunakan. 

5. Proses Bangsa Yang Menegara

Proses bangsa yang menegara adalah suatu proses yang memberikan 

gambaran tentang bagaiamana terbentuknya bangsa, dimana sekelompok 

manusia yang ada di dalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa dan 

terbentuknya negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta 

dirasakan kepentingan bangsa itu, sehingga tumbuh kesadaran untuk tetap utuh 

dan tegaknya negara melalui upaya bela negara. 

Upaya bela negara terlaksana dengan baik bila tercipta pola pikir, sikap dan 

perilaku bangsa yang berbudaya. 

Dalam Pembukaan UUD 1945, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa 

terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang 

berkesinambungan, secara ringkas proses tersebut sebagai berikut : 

• Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 

• Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. 

• Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. 

 

Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali dengan adanya 

pengakuan yang sama atas atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang 

merupakan gambaran kebenaran secara factual dan otentik. 

Kebenaran hakiki dan kesejarahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

• Pertama mengenai kebenaran hakiki.

• Kedua mengenai kesejarahan

6. Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara. 

 

Dalam UUD 1945 pasal-pasal tentang hubungan warga negara dengan 

negara tertuang dalam pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34

7. Pemahaman Tentang Demokrasi. 

a. Konsep Demokrasi. 

b. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara. 

c. Demokrasi Di Indonesia.

d. Hubungan Antar Lembaga Negara.

e. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia. 

f. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional. 

 

2. Landasan Hubungan UUD 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Pancasila Sebagai Ideologi Negara. 

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa 

Pancasila merupakan falsafah bangsa. Ketika Bangsa Indonesia menjadi 

menegara falsafah Pancasila pun masuk dalam negara. Karena itu, 

negara mempunyai cita-cita yaitu kebenaran hakiki yang terdapat dalam 

sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai kebenaran yang hakiki dan harus 

diperjuangkan oleh negara harus menjadi muatan dalam UUD berdirinya 

sebuah negara. Cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 

1945. Dengan demikian Pancasila merupakan ideology negara.

• UUD 1945 Sebagai Landasan konstitusi

Negara harus mendapatkan pengakuan serta mengingat bunyi teks 

proklamasi mengenai pemindahan kekuasaan harus dilakukan dengan 

segera, Bangsa Indonesia kemudian membentuk PPKI. PPKI membentuk 

KNIP yang bertugas membuat UUD dan memilih Presiden dan Wakil 

Presiden. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD tersebut diterima 

sebagai UUD negara yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945. 

Soekarno – Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan wakil Presiden. Pada 

tanggal 18 agustus 1945 berdirilah secara resmi sebuah NKRI yang 

mendapat pengakuan dari berbagai negara. Karena itu UUD 1945 

menjadi landasan konstitusi NKRI. 

• Implementasi Konsepsi UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusi. 

 -Pancasila : cita-cita dan ideology negara. 

 -Penataan : supra dan infra struktur politik negara. 

 -Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan 

 air oleh negara untuk kemakmuran bangsa. Polanya adalah politik 

 dan strategi ekonomi. 

- Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan 

 bangsa-bangsa lain. Bentuknya politik dan strategi sosial budaya. 

-Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh diperlukan 

kekuatan pertahanan dan keamanan melalui politik dan strategi 

pertahanan dan keamanan.

• Konsepsi Pertama Tentang Pancasila Sebagai Cita-cita Dan Ideologi 

Negara 

Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan tentang makna 

Pembukaan UUD 1945 pada: 

- Pada alinea pertama menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah 

hak semua bangsa dan negara dan penjajahan bertentangan 

dengan hak asasi manusia. 

- Pada alinea kedua menunjukkan bahwa adanya masa depan yang 

harus diraih. 

- Pada aline aketiga menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan 

bernegara ini harus mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Ini merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika 

negara dan bangsa ini ingin tetap berdiri dengan kokoh. 

- Pada alinea keempat mempertegas cita-cita yang harus dicapai 

oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

• Konsepsi UUD 1945 Dalam Mewadahi Perbedaan pendapat Dalam 

kemasyarakatan Indonesia. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya 

kemerdekaan, hak-hak asasi manusia serta musyawarah dan mufakat. Ini 

berarti idealisme Pancasila adalah demokrasi Pancasila yang mengakui 

adanya perbedaan pendapat dalam kelompok Bangsa Indonesia. 

 

• Konsepsi UUD 1945 Dalam Infrastruktur Politik. 

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang 

menggambarkan bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik 

dalam mewujudkan cita-cita nasionalberdasarkan falsafah bangsa. 

Infrastuktur yang dimaksud adalah partai-partai yang menampung aspirasi 

dari kelompok organisasi kemasyarakatan. 

8. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

 a. Latar Belakang 

Upaya menumbuhkan dan memasyarakatkan kesadaran bela 

negara pada segenap warga negara Indonesia, cara yang baik melalui 

pendidikan, oleh karena itu perlu dilaksanakan Pendidikan Pendahuluan 

Bela negara (PPBN) sedini mungkin pada pendidikan sekolah dan 

pendidikan luar sekolah.  

 Bela Negara adalah tekad dan tindakan warga negara yang teratur, 

menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air, 

kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan dan 

kesaktian Pancasila sebagai ideology negara dan rela berkorban guna 

meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang 

membahayakn kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan 

persatuan bangsa, keutuhan wilayah yuridis nasional serta nilai-nilai 

Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945. 

Pengertian PPBN adalah pendidikan dasar bela negara guna 

menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan 

bernegara Indonesia keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi 

negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan kemampuan 

awal bela negara. 

 

Tujuan dari PPBN adalah mewujudkan warga negara Indonesia 

yang memiliki sikap, tekad dan tindakan yang teratur, meyeluruh, terpadu 

dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari 

dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, 

persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah yuridiksi nasional serta 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

 Sasaran PPBN adalah terwujudnya Negara Republik Indonesia yang 

mengerti, serta menghayati yakin untuk menunaikan hak dan kewajiban 

dalam upaya bela negara, dengan cirri-ciri : 

- Cinta tanah air 

- Sadar berbangsa Indonesia 

- Sadar bernegara Indonesia 

- Yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila 

- Rela berkorban untuk bangsa dan negara 

- Memiliki kemampuan awal bela negara 

 

 b. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. 

• Situasi NKRI Terbagi Dalam Periode-periode. 

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara berkembang berdasarkan 

situasi yang dihadapi oleh penyelenggara kekuasaan. Periode-periode 

tersebut adalah : 

- Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan samapi tahun 1965 

disebut Periode Lama atau Orde Lama. 

- Tahun 1965 sampai 1998 disebut Periode Baru atau Orde Baru. 

- Tahun 1998 sampai sekarang disebut Orde Reformasi. 

• Pada Periode Lama Bentuk Ancaman Yang Dihadapi adalah 

Ancaman Fisik.

 

Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung maupun 

tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. 

Dilihat dari kepentingannya terutama pola pendidikan yang 

diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik dan strategi 

kemiliteran. 

• Periode Baru Dan Periode Reformasi. 

Ancaman-ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa 

tantangan non fisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela negara 

dalam berbagai aspek kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan 

bernegara yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari 

dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa 

Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela negara. 

Penegasan secara hukum Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 

ini adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 

Tahun 1989. Undang-undang ini antara lain pada pasal 39, mengatur 

kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan 

kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah wajib dalam membentuk 

kepribadian warga negara. 

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memberikan 

pemahaman filosofi dan meliputi pokok-pokok bahasan : Wawasan 

Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan strategi Nasional 

(Polstranas).